CIANJURPOS.COM, Cianjur Jawa barat — Dirasa Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 kurang mencukupi, maka layak apabila UMK 2023 Cianjur direkomendasikan naik sebesar 15 persen.
Rekomendasi kenaikan UMK ini didasarkan atas respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terhadap aksi damai buruh yang digelar selama dua hari berturut-turut.
Endan Hamdani, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, mengatakan, ada lima poin penting dari hasil pertemuan dengan beberapa perwakilan buruh Cianjur.
Termasuk kenaikan UMK tahun 2023 dan juga tetang aturan terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
“Poin utamanya kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 15 persen dari tahun 2022 meski saat ini sudah berjalan aturan upah atas penetapan di tahun lalu, sehingga dapat saja dilakukan penyesuaian di tahun berjalan, semua direkomendasikan ke Pemprov,” ungkap Endan Hamdani, dilansir Cianjurpos.com via Suara.com pada Selasa (20/9/2022).
Kemudian berkaitan dengan PKWT, menurut Endan, perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditetapkan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Selain dari dari pada yang di atas, yaitu kenaikan UMK 2023 dan PKWT, Pemkab Cianjur pun memberikan usulan akan permintaan serikat buruh ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar untuk mengevaluasi kenaikan harga BBM dan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Surat rekomendasi tersebut, sudah ditandatangani Bupati Cianjur, Herman Suherman segera dikirim ke provinsi.
“Rekomendasi ini akan segera dikirim ke Gubernur Jawa Barat, nanti disetujui atau tidak, itu kebijakan Pemprov. Harapan kami sama dengan teman-teman buruh dapat disetujui dan dikabulkan,” tambah Endan Hamdani.
Sementara aksi buruh yang sempat berjalan lancar dan damai, menuntut kenaikan upah dan beberapa tuntutan lainnya pada hari kedua batal dilakukan karena Bupati Cianjur Herman Suherman, mengeluarkan rekomendasi setelah perwakilan serikat buruh bertemu dengan kepala dinas terkait di Pemkab Cianjur.
Koordinator Serikat Buruh Cianjur, Hendra Malik, mengatakan pihaknya akan mengawal surat rekomendasi yang diajukan ke Pemprov Jabar dapat dikabulkan agar buruh dapat hidup sejahtera karena cukup terdampak dengan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami akan terus mengawal sampai keputusan Pemprov Jabar menyetujui kenaikan UMK Cianjur sebesar 15 persen, serta empat poin lainnya yang dinilai dapat mensejahterakan buruh Cianjur ke depan,” katanya.
